REKRUT KPPS

REKRUT KPPS


Kesiapan KPU kabupaten dalam melakukan perekrutan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 semakin dimatangkan dengan menggelar rapat koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada 7 Oktober 2020.

Ketua KPU Ketapang Tedi Wahyudin pada rakor tersebut mengintruksikan kepada PPK “agar proses rekrutmen ini dapat disosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar mereka mengetahui karena prosesnya dilakukan secara terbuka. PPK mesti memperhatikan tahapan-tahapan yang diatur dalam proses rekrutmen KPPS ini karena akan melibatkan sebanyak 10.278 petugas KPPS (7 orang x 1142 TPS) plus 2 orang petugas ketertiban di TPS. Pendaftaran sudah dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 13 Oktober 2020 dan pada tanggal 9 November nanti 2020 semua KPPS sudah terbentuk, itupun jika tidak terjadi perpanjangan pendaftaran. Jika terjadi perpanjangan pendaftaran, maka penetapannya baru bisa dilakukan dengan rentang waktu tanggal 5-14 November 2020”.

“Calon anggota KPPS mesti mendaftar dan menyerahkan formulir pendaftarannya melalui PPS setempat dan mengisi formulir surat pernyataan, jadi tidak serta merta langsung diangkat oleh PPS atas nama KPU Kabupaten. Untuk menjaring calon KPPS ini, PPK mesti berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa/kelurahan, Polsek maupun Koramil. Dalam proses rekrut ini PPK berkewajiban untuk mensupervisi PPS dalam wilayah kerjanya seperti melakukan pengawasan atau mengumumkannya ke publik “, kata Tedi.

Dalam rekrut KPPS ini Tedi juga menekankan kepada PPK untuk tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2020, dimana pada Peraturan tersebut mengatur mengenai syarat calon KPPS seperti : usia yang dibatasi yakni 20-50 tahun kemudian syarat lain yang mesti dipatuhi setelah ditetapkan sebagai KPPS harus menjalani rafid test. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggara dalam keadaan sehat dan bebas dari covid-19 karena upaya ini merupakan tekad KPU untuk menjadikan penyelenggaraan Pilkada yang sehat dan sukses. 

“ Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap nama-nama KPPS yang diumumkan dan bisa disampaikan langsung secara tertulis kepada KPU Kabupaten sebelum ditetapkan menjadi KPPS “, pungkas Tedi.