SIREKAP DIEVALUASI         Keterangan Foto : Tampilan SIREKAP KPU RI

SIREKAP DIEVALUASI


Berbagai persoalan Sirekap yang dipergunakan pada pemilihan serentak Tahun 2020 menjadi isu utama dalam rapat koordinasi KPU Provinsi Kalimantan Barat bersama tujuh KPU Kabupaten yang menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Rapat koordinasi evaluasi Sirekap tersebut dilakukan secara daring  pada Rabu, 10 Februari 2021. Tujuh kabupaten yang menggelar Pilkada di Kalimantan Barat diberikan kesempatan untuk mengeksplore terkait permasalahan Sirekap yang ditemui pada pemilihan serentak kemarin. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari surat KPU RI nomor : 106/PL.02.6-SD/06/KPU/I/2021 tanggal 28 Januari 2021,  agar KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 melaksanakan evaluasi dan analisis secara mendalam dengan melibatkan penyelenggara Badan Ad Hoc berdasarkan instrumen yang ditetapkan oleh KPU RI. Selanjutnya istrumen hasil evaluasi Sirekap akan disampaikan kepada KPU RI guna menjadi bahan evaluasi penggunaan Sirekap secara nasional untuk perbaikan pada pemilu/pemilihan yang akan datang.

Anggota KPU Ketapang Divisi Teknis Penyelenggaraan Ahmad Shiddiq mengatakan “ aplikasi Sirekap ini sebenarnya sangat bagus dan bisa memperoleh hasil yang sempurna jikalau didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan internet dan listrik ataupun server yang mumpuni. Tentunya hal ini menjadi kendala tersendiri untuk kondisi geografis yang sulit seperti beberapa kecamatan dan desa di Kabuapten Ketapang. Kalau terkait dengan SDM penyelenggara di semua tingkatan, terutama untuk KPPS masih perlu peningkatan dalam mengoperasikan Sirekap tersebut mulai dari instal dan aktivasi Aplikasi Sirekap hingga pengiriman ke server. Oleh sebab itu untuk ke depannya dalam perekrutan penyelenggara terutama di tingkat KPPS mesti dicari SDM yang cukup mahir dalam menggunakan atau memanfaatkan IT (informasi tekhnologi). Memang pada pemilihan serentak tahun 2020 Sirekap ini masih sebagai alat bantu namun pada pemilihan serentak di masa mendatang atau Pemilu 2024 nanti Sirekap mungkin tidak lagi sebagai alat bantu namun menjadi alat kelengkapan resmi atau instrumen utama dalam proses penetapan hasil pemilu/pemilihan, dan yang terpenting lagi menjamin transpransi proses dan hasil pemilu/pemilihan “.

Shiddiq menjelaskan “Pada rapat koordinasi tersebut kita sudah sampaikan berbagai persoalan dan permasalahan Sirekap yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Tentunya dengan berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan, Sirekap akan terus dikembangkan dan disempurnakan karena aplikasi tersebut juga dapat mengurangi tugas-tugas penyelenggara pemilu/pemilihan”.